Connect with us

Bandar Lampung

Ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan: Ganti Pejabat Rangkap Jabatan Agar Efektif

Published

on

INFO POST LAMPUNG | Bandar Lampung – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung, Ahmad Novriwan meminta Pj Gubernur Lampung, Samsudin cermat dalam memimpin dan memilih kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajarannya.

 

Alasannya kata dia, pejabat yang berkompeten mampu melaksanakan tugas dengan baik serta mampu memimpin OPD tanpa ada “tekanan”. Pimpinan OPD bukan hanya mengikuti perintah atasan namun bisa memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat.

 

“Pejabat yang sedang dalam jabatan, beri kepercayaan penuh. Angkat SDM yang ada yang sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki. Bagaimana mau maksimal jika seorang pejabat rangkap jabatan dan kurang berkompeten. Bila perlu ganti kepala OPD yang tidak bisa bekerja dengan baik,” kata Novriwan, Senin (1/7/24).

 

Pemilik media online lintaslampung.com ini juga meminta Pemprov Lampung untuk segera mencarikan formula menyelesaikan persoalan dana bagi hasil (DBH) ke kabupaten/kota, agar polemik DBH tidak berlarut.

 

“Terlebih waktu Pj Gubernur Lampung Samsudin, menjabat sebentar. Kegiatan Pj Gubernur Lampung jangan sebatas seremonial atau kerja-kerja yang kurang bermanfaat,” ucapnya.

 

Salah satu tugas utama Pj Gubernur adalah memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengqn baik. Pertanyaan sekarang adalah, apakah KPU dan Bawaslu telah berkordinasi soal data kependudukan. Atau sudahkah KPU melakukan model penyelenggaraan Pilkada sekarang dengan situasi data nasional yang silang sengkarut!?.

 

“Kalau data kependudukan dan segala sesuatu terkait penyelenggaraan pilkada Lampung termasuk yang dicuri? Ini harus difikirkan KPU, Bawaslu dan Pemprov Lampung. Tujuannya agar Pilkada kita berjalan dengan baik. Karena ini amanah tang dipikul Pj Gubernur,” imbuh Novriwan.

 

Novriwan juga mensikapi polemik DBH, ia menyarankan agar pemerintah pusat langsung membagikan, membayarkan DBH langsung ke rekening kabupaten/kota tanpa melibatkan Pemprov. Alasannya kata dia, khawatir tidak disalurkan oleh Pemprov atau ditunda-tunda pembayarannya.

 

“Saran saya langsung aja ditransfer ke kabupaten/kota. Karena mereka (pemkab/pemkot) pemiliknya. Jadi tugas Pemprov hanya kordinatif dan insyaallah tepat sasaran,” imbuhnya.

 

Tak hanya itu, mantan aktivis HMI ini juga mensikapi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung tertanggal 2 Mei 2024 lalu, tercatat Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak membayarkan tambahan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji Ke-13 kepada 3.878 ASN guru daerah sebesar Rp9.800.879.000 (hampir Rp10 M) ,- Tahun Anggaran 2023.

 

Dana yang seharusnya untuk kesejahteraan ASN guru namun dialihkan untuk kegiatan keagamaan dan lainnya. Menurut Novriwan itu tidak salah. Karena pemkot memiliki skala prioritas. Termasuk DBH salah satu penyelesaian pelbagai persoalan.

 

“Saya berharap kasus yang terjadi sekarang tak terulang. Kasihan guru, ASN yang susah payah mengabdi. Dan ASN juga harus arif bijaksana melihat persoalan yang dihadapi Walikota. Dan ini contoh kasus,” kata dia.(red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bandar Lampung

Kapolres Tanggamus Tegaskan Netralitas Pilkada, Video TikTok Viral Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

Published

on

Tanggamus . Info Post Lampung com -Kapolres Tanggamus, AKBP Rivanda S.I.K., menegaskan bahwa Kepolisian tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tanggamus.

Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya video di TikTok yang menuduh adanya pengkondisian dan keterlibatan anggota polri dalam mendukung salah satu pasangan calon (Paslon).

Video berdurasi 1 menit 18 detik yang diunggah oleh akun TikTok @Ika.rahayu692 tersebut menampilkan klaim dari dugaan oknum tim Paslon 02 yang menyebut keterlibatan aparat Kepolisian, KPU, dan Bawaslu.

Dalam rekaman itu terdengar pernyataan, “Masalah pengawalan menyerahkan barang itu ada polisi, jadi jangan ragu-ragu… InsyaAllah Kapolres langsung yang mengawal kita. KPU dan Bawaslu orang kita semua.”

Menanggapi tuduhan tersebut, Kapolres Tanggamus AKBP Rivanda menyatakan bahwa informasi yang beredar tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa Kepolisian telah berkomitmen penuh untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.

“Terkait tuduhan kami membela salah satu paslon, jelas tidak ada. Kami hanya bertugas melakukan pengamanan dan menjaga agar situasi Pilkada tetap aman, sejuk dan kondusif. Kami juga rutin melaksanakan patroli dan memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam politik uang, isu SARA, ataupun politik identitas,” jelas AKBP Rivanda.

Kapolres juga menjelaskan bahwa dirinya dan jajaran selalu berhati-hati dalam setiap aktivitas, terutama saat berada di ruang publik.

“Saya pribadi selalu berhati hati dalam berbicara dan bertingkah laku, baik saat setiap kegiatan yang dilakukan oleh paslon 01 maupun paslon 02, sebisa mungkin saya menjaga untuk menghindari terhadap situasi yang bisa dipelintir oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami berpegang teguh dengan perintah pimpinan tertinggi polri untuk selalu menjaga netralitas Polri, dan khususnya saya selalu menghimbau tiap hari dalam pelaksanaan apel, untuk seluruh personil Polres Tanggamus agar betul betul netral dan tidak ada keberpihakkan kepada salah satu kontestan,” tambahnya.

Kapolres Tanggamus memastikan bahwa video yang viral tersebut akan diselidiki. Menurutnya, informasi hoax seperti ini dapat memicu konflik dan mengganggu jalannya Pilkada yang sdh sangat baik, aman dan damai.

Kapolres menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi yang jelas.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama tahapan Pilkada,” imbaunya. (Zaenal.A)

Continue Reading

Bandar Lampung

Sebrangi Lautan, Polres Tanggamus Kawal Distribusi Logistik Pilkada 2024 ke Wilayah Terpencil

Published

on

Tanggamus .info post Lampung com – Polres Tanggamus mengawal distribusi logistik Pilkada 2024 ke wilayah terpencil, yaitu Kecamatan Cukuh Balak dan Pematang Sawa, kemarin Senin 25 November 2024.

Dengan medan yang menantang dan aksesibilitas terbatas, logistik dikirim melalui jalur laut untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada di daerah terluar.

Adapun logistik untuk Kecamatan Cukuh Balak mencakup 92 kotak suara dan 184 bilik suara, yang didistribusikan ke empat pekon, yaitu Sukabanjar, Sawang Balak, Kuta Kahang, dan Karang Buah.

Sementara itu, untuk Kecamatan Pematang Sawa, logistik mencakup 66 kotak suara dan 132 bilik suara yang dialokasikan ke delapan pekon: Teluk Brak, Karang Brak, Tirom, Way Asahan, Kaurgading, Martanda, Tampang Muda, dan Tampang Tua.

Proses pelepasan logistik berlangsung di Gudang Logistik KPU Kabupaten Tanggamus di Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting.

Kasi Humas Polres Tanggamus AKP M. Yusuf, S.H mengatakan, distribusi logistik ke wilayah terpencil menjadi prioritas utama.

“Distribusi logistik ke 4 Pekon di Cukuh Balak dan 8 Pekon Pematang Sawa harus dilakukan lebih awal mengingat medan yang sulit dan cuaca yang tidak dapat diprediksi. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kelancaran Pilkada Serentak 2024,” kata AKP M. Yusuf mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rivanda, S.I.K., Selasa 26 November 2024.

Kasi Humas menjelaskan, Distribusi logistik menggunakan perahu nelayan dengan titik di pantai Putih Doh Cukuh Balak menuju 4 Pekon di Pulau Tabuan dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan laut.

Selanjutnya, titik kedua pantai Way Nipah, Pematang Sawa menuju 8 Pekon wilayah selatan atau sebrang lautan dengan waktu tempuh 1 jam hingga 3 jam perjalan laut.

“Seluruh rangkaian pendistribusian logistik ke 2 Kecamatan tersebut berlangsung lancar dengan cuaca yang yang mendukung,” jelasnya.

Diketahui logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Tanggamus untuk 18 kecamatan lainnya dimulai hari ini Senin, 25 November 2024.

Dalam pelaksanaan Pilkada melibatkan 6.867 petugas KPPS, 1.962 petugas linmas, dan 453.950 pemilih terdaftar yang terdiri dari 234.203 laki-laki dan 219.747 perempuan. (Zaenal.A)

Continue Reading

Bandar Lampung

Pilkada Lampung 2024: Brigif 4 Mar/BS Siap Amankan Pilkada di Prov. Lampung

Published

on

Lampung-Info post Lampung com 25/11/2024 .TNI AL, Korps Marinir, Brigif 4 Marinir/BS (Lampung) – Prajurit Brigif 4 Mar/BS Wilayah Lampung melaksanakan Apel Gelar Personel dan Material dalam rangka kesiapan mendukung Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Lampung 2024. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Apel Yonif 9 Marinir, Batu Menyan, Kabupaten Pesawaran-Lampung. Senin (25/11/2024).

Apel ini dipimpin oleh Perwira Staf Operasi (Pasops) Brigif 4 Mar/BS Letkol Mar Suherman, yang mewakili Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 4 Marinir/BS Kolonel Mar Supriadi Tarigan, S.I.P., M.M. Dalam arahannya, Pasops menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan material yang akan digunakan dalam mendukung pengamanan Pilkada Serentak di wilayah Lampung.

“TNI, khususnya Brigif 4 Mar/BS, senantiasa menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pilkada. Tidak ada ruang untuk keberpihakan terhadap pasangan calon (Paslon) manapun. Paslon terpilih nantinya adalah pilihan rakyat dan menjadi tugas kita untuk menjaga amanah tersebut demi stabilitas dan keamanan wilayah,” ungkapnya.

Selain itu, beliau juga mengingatkan pentingnya sinergitas dengan instansi lain, baik Polri maupun lembaga terkait, guna memastikan pelaksanaan pengamanan Pilkada berjalan lancar. Setiap prajurit diharapkan memahami dan menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan yang berlaku.

Melalui apel gelar ini, Brigif 4 Mar/BS menunjukkan komitmennya untuk mendukung terciptanya proses demokrasi yang aman, damai dan sukses di Provinsi Lampung. Netralitas tetap menjadi prinsip utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.(Zaenal.A)

Continue Reading

Trending